Pengerjaan Rumah Murah Terhambat

Pengerjaan Rumah Murah Terhambat

Harian Lahat,
Sejak launching pada Mei lalu, pengerjaan proyek pembangunan rumah murah di Kabupaten Lahat bagi kalangan PNS dan juga umum terkesan lamban. Seperti diakui pihak pengembang dalam hal ini PT Revari Putra Pratama, mereka saat ini mendapatkan hambatan dalam pengerjaan proyek ini, khususnya mengenai dana pinjaman tunai dari pihak pemerintah.
Seperti dikemukakan oleh Staf Direksi PT Revari Putra Pratama, Noviar Marzuki saat dimintai keterangan mengenai hal ini. Dimana menurutnya, sesuai dengan kebijakan dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) saat ini, seluruh produk pinjaman, termasuk pinjaman uang muka (PUM) harus di berhentikan sementara. Akibatnya, pihak pengembang mengalami kesulitan dalam mendapatkan subsidi tunai, dan secara otomatis pula berdampak pada pengerjan proyek yang ada di lapangan.
“Jika masih ada PUM, kita bisa langsung mendapat pinjaman uang muka tunai, yang besarannya mencapai Rp.10 juta untuk setiap unit KPR yang akan di ambil PNS. Dana itu sendiri, dapat langsung di koordinir oleh pengembang melalui bank daerah,”ungkap Noviar Kamis kemarin (15/10).
Noviar mengungkapkan, saat ini dari 1000 unit rumah yang di targetkan, pihaknya baru menyelesaikan sebanyak 50 unit. Nantinya dalam waktu dekat ini, akan segera menyusul sedikitnya pengerjaan 50 unit lainnya, dan sejauh ini yang masih dalam tahap pembangunan dinding. Namun 50 unit rumah tersebut masih belum siap huni. Pasalnya, rumah tersebut belum di lengkapi dengan fasilitas listrik dan air bersih.
“Untuk fasilitas-fasilitas tersebut hingga saat ini masih proses kepengurusan. Mudah-mudahan dengan kemudahan yang di berikan pihak Pemerintah, dalam waktu dekat telah dapat kita penuhi” papar Noviar.
Noviar melanjutkan, saat ini telah lebih dari 2400 PNS di Kabupaten Lahat yang telah mendaftarkan diri dalam program rumah murah. Namun, hanya sebanyak 588 PNS yang dinyatakan lulus. Dalam proses verifikasinya, pihak Bapetarum sempat mengalami kendala. Sebab, NIP PNS yang tercatat di Bapaterum masih merupakan nomor yang lama. Padahal, saat ini setiap PNS telah memiliki nomor yang baru. Namun, saat ini nomor tersebut belum di up-date oleh pihak Bapetarum. Selain itu, dalam pengisian formulir banyak PNS yang salah dalam menuliskan NIP.
“Kesalahan-kesalahan seperti ini juga sangat berpengaruh pada pengerjaan dan proses yang ada. Bahkan, pihak Bapetarum juga menyadari jika beberapa dari PNS yang telah dinyatakan lulus verifikasi justru sebenaranya mereka yang belum memenuhi criteria,” ujarnya.
Sementara itu, untuk rumah type 21 sendiri, pelaksanaan pembangunannya masih belum dilaksanakan. Pengembang masih harus mengunggu verifikasi dari bank Sumsel, khususnya dalam menentukan siapa-siapa yang berhak memiliki rumah tersebut.
“Untuk rumah bagi para pekerja non-formal ini memang agak rumit. Sebab, pihak bank sendiri sampai saat masih bingung menentukan perusahaan asuransi yang mampu menjaminnya,” tukas Noviar.
Sementara itu, warga Kelurahan Lahat Tengah Supri (40) tukang ojek mengungkapkan, dirinya sudah lama menunggu realisasi program ini karena belum memiliki rumah. Selain itu harganya juga murah, katanya.
“Kalau bisa punya rumah yang murah lumayan juga. Kalo nak bangun dewek belum tentu mampu. Jadi aku pengen npunyo rumah,”ungkap Supri.